BIROKRASI YANG IDEAL MENURUT WEBERIAN

                                                                           

 
 

     Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, pembagian kerja dan hierarkhi yang terdapat didalam lembaga agar dapat menjalankan tugas lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaanya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya mengalir dari “atas” ke “bawah”. Dari pengertian ini ada beberapa prinsip yang membentuk birokrasi yang ideal menurut Weberian. Menurutnya, tipe ideal ini akan membentuk kehidupan sosial. Karena tidak memungkinkan kita melihat secara keseluruhan dan hanya dapat melihat dari gejalanya. Hal terpenting untuk memahami birokrasi adalah mengapa birokrasi terbentuk dalam organisasi tertentu dan bagaimana perbedaannya dengan organisasi lainnya.
    Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional adalah dilakukan dengan cara-cara berikut,
1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas  menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya.
2. Jabatan disusun berdasarkan tingkatan hierarkhi dari atas ke bawah dan kesamping. konsekuesinya ada atasan dan bawahan serta ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.
3. Tugas dan fungsi masing- masing secara spesifik berbeda antara satu dan lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Setiap pejabat memiliki wewenang dan kewajibannya masing-masing.
5. Setiap pejabat harus diseleksi berdasarkan kualifikasi profesionalitasnya.
6. Setiap pejabat berhak menerima haknya selama dia bekerja.
7. Adanya struktur pengembangan karir yang jelas.
8. Tidak boleh menggunakan peralatan atau sumberdaya instansinya untuk kepentingan pribadi.
9. Ada sistem yang mengatur jalannya birokrasi.
 
    Dari beberapa kriteria ideal tersebut, tidak semuanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, Weber berusaha mencari kriteria ideal yang mendorong kinerja instansi lebih effisien. Oleh karena itu, menurut David Beentham ( 1975) kriteria ideal weber ini melingkupi 3 elemen pokok. Yang pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis . Yang kedua, birokrasi itu independen dengan masyarakat selama masih melekat terhadap penerapan fungsi terhadap instrumen teknis. Yang ketiga, birokrasi bisa keluar dari fungsinya apabila birokrat tidak bisa memisahkan kepentingannya dengan fungsinya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Melihat Effektifitas Restrukturisasi BUMN oleh Erick Tohir Berdasarkan Historical Restrukturisasi BUMN dalam Perspektif Ekonomi Politik

     Kementrian BUMN berencana melakukan konsolidasi terhadap 70% perusahaannya melalui restrukturisasi anak perusahaannya. Tujuan Restrukturisasi dilakukan adalah untuk meningkatkan tata kelola BUMN yang efisen dan bidang usaha yang direstruksi dari 27 bidang usaha menjadi 14 buah dan jumlah BUMN sebanyak 142 perusahaan dengan anak cucu perusahan sebanyak 800 perusahaan yang akan pangkas  70%. Selain itu, Erick Tohir ingin membuat subholding perusahaan untuk membantu penyelamatan beberapa perusahaan plat merah seperti PT Jiwasraya dan mengganti beberap direksi dan Komisaris di BNI     Restruturisasi BUMN yang dilakukan oleh Erick Tohir ini bukan untuk pertama kali tapi sudah dilakukan sejak pemerintahan orde baru yaitu dimulai pada tahun 1966. Issue yang membuat Restrukturisasi BUMN sampai saat ini tetap sama kinerja BUMN yang buruk, dan pada sisi lain ada berbagai tekanan pada perekonomian negara yang menuntut perubahan ataupun penyesuaian. Dengan p...
Baca selengkapnya

KKN-T IPB UNIVERSITY 2021 : Optimalisasi Masyarakat Kelurahan Cipinang Cempedak Sebagai Penanggulangan Covid 19

Gambar
                    Pada tanggal 16 Januari 2021 IPB University menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T), yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam mengatasi problema di masyarakat. KKN-T IPB University diselenggarakan berdasarkan dua periode, yakni bulan Juli-Agustus dan Januari-Februari. Untuk meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), peserta KKN-T wajib mengikuti program secara daring dan luring. Apabila kegitan dilakukan secara luring, maka setiap pihak yang terlibat wajib mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.Kami, kelompok KKN-T Jakarta Timur, terdiri dari ...
Baca selengkapnya

Mengenal Mekanisme Soverign Wealth Fund (SWF) dan Perbedaan Kewenangan dengan BKPM

                                                      Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI baru ini mengesahkan dan menyerahkan Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi yang isinya sangat kontroversial dikalangan masyarakat. Pasalnya banyak diberitakan oleh media   terdapat pasal yang merugikan kalangan tenaga kerja misalnya tidak adanya libur haid, hamil, tenaga kerja dibayar kontrak seumur hidup, dan tidak ada pesangon. Ternyata   dari beberapa point tersebut ada yang dibantah pemerintah bahwa hal tersebut adalah Hoax diantara lain, tentang libur haid dan hamil masih diperbolehkan dan mengenai tidak ada pesangon itu juga tidak benar. Tujuan dari penciptaan UU cipta Kerja ini awalnya adalah untuk meningkatkan dan menarik Investasi ke Indonesia serta meningkatkan Lapangan kerja.      ...
Baca selengkapnya