Digitalisasi UMKM sebagai Solusi Penguatan Ekonomi Pada Saat Pandemik

                         

        Pandemik Covid 19 telah menyebabkan banyak sector dalam perekonomian  terkena dampaknya. Bahkan Pandemik ini telah menyebabkan Indonesia masuk ke dalam resesi walaupun BPS atau Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Indonesia masih masuk kedalam resesi technical belum masuk ke dalam resesi sebenarnya. Resesi technical adalah penurunan atau kontraksi ekonomi selama dua kuartal pada hitungan Quartal to Quartal(QTQ). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan PDB rill -5,3% pada kuartal ke II dan akan dilihat lagi perkembangannya pada kuartal ke III apakah kondisinya akan membaik atau sebaliknya. Penyebab dari resesi ini sendiri akibat kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan seperti biasa karena adanya kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Skala Besar serta aturan phisycal distancing  yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak dan sector yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah sector yang melakukan kegiatan ekonominya mengharuskan aktivitas tatap muka (face to face activities) misalnya adalah UMKM pada sector pariwisata.

                     

        Berdasarkan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa bidang usaha yang paling besar terkena dampak pada sector pariwisata  adalah usaha mikro yang menjual makanan dan minuman serta kerajinan dari kayu dan rotan dimana dampak pada usaha mikro pada makanan sekitar 27% dan kerajinan dari kayu dan rotan sebesar 17,03% sedangkan untuk usaha kecil dan sedang hanya terdampak 2,23% dari kedua jenis usaha baik makanan dan juga kerajinan dari kayu hal ini memiliki arti bahwa sector mikro seperti tukang asongan sangat terpengaruh dari adanya peraturan tersebut.            

 

        Jika melihat angka penjualaan UMKM secara nasional. Menurut data Bappenas penurunan penjualan UMKM pada 13 April 2020 hingga 60%. Hal tersebut merupakan fakta bahwa pandemic telah menyebabkan penurunan pendapatan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, harus ada langkah aktif dari pemerintah dalam mengurangi kontraksi ekonomi di kalangan UMKM dengan memberikan bantuan langsung tunai, keringanan kredit.  Selain itu, langkah aktif yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan dan sosialisasi ke pada UMKM agar berpindah dari transaksi tatap muka menjadi transaksi digital sehingga UMKM dapat memanfaatkan marketplace sebagai tempat mencari uang dan physical distancing action dalam rangka mengurangi penyebaran covid 19. Pemerintah juga harus menjalin kerjasama kepada E- Commerce  agar tujuan pemerintah dalam menolong UMKM dapat tercapai. Langkah selanjutnya adalah pemerintah memperbaiki infrastruktur perdagangan online ini agar e pelaku usaha percaya akan keeffektifan berdagang online dibandingkan tatap muka, terakhir adalah memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM dengan sistem pinjaman kredit online sehingga planning pemerintah dalam langka digitalisasi UMKM dapat effektif

 


                   

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Melihat Effektifitas Restrukturisasi BUMN oleh Erick Tohir Berdasarkan Historical Restrukturisasi BUMN dalam Perspektif Ekonomi Politik

     Kementrian BUMN berencana melakukan konsolidasi terhadap 70% perusahaannya melalui restrukturisasi anak perusahaannya. Tujuan Restrukturisasi dilakukan adalah untuk meningkatkan tata kelola BUMN yang efisen dan bidang usaha yang direstruksi dari 27 bidang usaha menjadi 14 buah dan jumlah BUMN sebanyak 142 perusahaan dengan anak cucu perusahan sebanyak 800 perusahaan yang akan pangkas  70%. Selain itu, Erick Tohir ingin membuat subholding perusahaan untuk membantu penyelamatan beberapa perusahaan plat merah seperti PT Jiwasraya dan mengganti beberap direksi dan Komisaris di BNI     Restruturisasi BUMN yang dilakukan oleh Erick Tohir ini bukan untuk pertama kali tapi sudah dilakukan sejak pemerintahan orde baru yaitu dimulai pada tahun 1966. Issue yang membuat Restrukturisasi BUMN sampai saat ini tetap sama kinerja BUMN yang buruk, dan pada sisi lain ada berbagai tekanan pada perekonomian negara yang menuntut perubahan ataupun penyesuaian. Dengan p...
Baca selengkapnya

KKN-T IPB UNIVERSITY 2021 : Optimalisasi Masyarakat Kelurahan Cipinang Cempedak Sebagai Penanggulangan Covid 19

Gambar
                    Pada tanggal 16 Januari 2021 IPB University menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T), yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam mengatasi problema di masyarakat. KKN-T IPB University diselenggarakan berdasarkan dua periode, yakni bulan Juli-Agustus dan Januari-Februari. Untuk meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), peserta KKN-T wajib mengikuti program secara daring dan luring. Apabila kegitan dilakukan secara luring, maka setiap pihak yang terlibat wajib mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.Kami, kelompok KKN-T Jakarta Timur, terdiri dari ...
Baca selengkapnya

Mengenal Mekanisme Soverign Wealth Fund (SWF) dan Perbedaan Kewenangan dengan BKPM

                                                      Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI baru ini mengesahkan dan menyerahkan Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi yang isinya sangat kontroversial dikalangan masyarakat. Pasalnya banyak diberitakan oleh media   terdapat pasal yang merugikan kalangan tenaga kerja misalnya tidak adanya libur haid, hamil, tenaga kerja dibayar kontrak seumur hidup, dan tidak ada pesangon. Ternyata   dari beberapa point tersebut ada yang dibantah pemerintah bahwa hal tersebut adalah Hoax diantara lain, tentang libur haid dan hamil masih diperbolehkan dan mengenai tidak ada pesangon itu juga tidak benar. Tujuan dari penciptaan UU cipta Kerja ini awalnya adalah untuk meningkatkan dan menarik Investasi ke Indonesia serta meningkatkan Lapangan kerja.      ...
Baca selengkapnya